Uncategories
Wagub Sikapi Pembebasan Lahan Kilang Tuban
Wagub Sikapi Pembebasan Lahan Kilang Tuban
dilansir dari SuaraBanyuurip.com - Ali Imron
Tuban
- Selain bertemu para kyai di Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Bejagung,
Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur,
Saifullah Yusuf atau lebih akrab disapa gus Ipul juga menyikapi
bergolaknya pembebasan lahan Kilang NGRR Tuban di Kecamatan Jenu.
Calon
Gubernur Jatim di Pilkada 2018 ini, meminta Pertamina maupun tim
pembebasan lahan mengajak bicara dengan masyarakat terdampak. Pekerjaan
Rumah (PR) Pemprov Jatim saat ini, bagaimana industrialisasi di
wilayahnya mampu menyerap tenaga lokal sebanyak-banyaknya.
"Harus
diajak bicara baik-baik para pemilik lahan itu," ujar Gus Ipul kepada
suarabanyuurip.com, saat ditemui di Ponpes Sunan Bejagung, Sabtu
(10/2/2018) kemarin.
Orang nomor dua di Jatim itu, mengklaim
proyek Kilang patungan Pertamina dan Rosneft Oil Company asal Rusia
jalan terus. Pembebasan lahan pun tinggal sedikit, karena 64,9 hektare
lahan untuk kilang sudah ada karena milik Pertamina.
Sekalipun
memiliki misi memajukan dunia pertanian, tapi dalam hal Kilang tidak
demikian. Pengurangan lahan subur pertanian di kawasan Kilang Tuban,
mulai Desa Remen, dan Mentoso tak bisa dihindari.
"Alih fungsi lahan subur menjadi pabrik itu salah satu masalahnya," terang Wagub Jatim itu.
Problem
inilah yang bakal diatasi, dengan meningkatkan produktifitas lahan
dengan sentuhan sains dan teknologi. Sekaligus meningkatkan indeks
pertanaman pertanian di wilayah tersebut.
Apapun kondisinya,
Wagub Jatim mengajak masyarakat yang menolak pengadaan lahan kilang
duduk bersama dengan Pertamina maupun pemerintah daerah. Hanya dengan
bertemu, semua persoalan akan ketemu solusinya.
Waktu lalu,
seorang pemilik lahan di Desa Remen, Aguk Nugroho, mengaku tidak akan
melepaskan lahannya untuk pengembangan atau safety kilang. Sekalipun
ditawar harga tinggi maupun ditukar guling, warga tetap teguh pada
pendiriannya.
"Ada 2.000 lebih warga yang menolak pengadaan lahan," sergahnya.
Pemilik
lahan lain, Warto, meminta tim intelejen mampu menangkap sikap
penolakan warga Remen dan Mentoso, Jenu selama bertemu Pertamina.
Pertemuan pertama di hotel Willis, 700 warga yang datang saat
sosialisasi hanya dijaga Polsek Jenu. Pertemuan kedua di gedung
Paripurna DPRD Tuban, 10 orang dijaga 50 aparat, dan terakhir
sosialisasi di gedung KSPKP Tuban, 2 orang perwakilan pemilik lahan
dijaga 150 personel.
"Penjagaan tersebut menandakan ada yang menginginkan anarkis," terang pria yang pernah menjabat penegak hukum di Tuban itu.
Sekali
warga Remen dan Mentoso berkata tidak menjual tanah, selamanya akan
demikian. Apalagi pembangunan proyek Kilang Tuban, diduga telah
melanggar Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (Aim)
